Plugin JQuery Menu v1.6

Nivo Slider Demo



 

Pendampingan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggunjawabkan.


II. TUJUAN

Tujuan pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

  1. Memberikan pedoman jelas kepada Instansi Pemerintah dalam penyusunan LAKIP.
  2. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang metode/teknik penyusunan LAKIP.
  3. Mendampingi Instansi Pemerintah dalam penyusunan LAKIP.

III. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

IV. HASIL

Hasil dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Peningkatan kapasitas Instansi Pemerintah dalam melakukan pengukuran terhadap keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  2. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah berdasarkan sumber daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang telah disusun.
  3. Peningkatan mutu dan akuntabilitas dokumen LAKIP Instansi Pemerintah.
Untitled Document
© 2014 Powered by IT - PT. Integrasi Tri Tama Cendekia